Soroti Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, DPR Minta Kalapas Diseleksi Ketat dan Bebas Titipan

Anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menerapkan sistem meritokrasi secara ketat dalam penempatan pejabat lembaga pemasyarakatan. Desakan ini muncul setelah terungkapnya fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong yang mencoreng tata kelola pemasyarakatan nasional. Prana menegaskan bahwa penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak, bukan berdasarkan kedekatan atau titipan. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII bersama Dirjen Pemasyarakatan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/9/2026). Politikus PKB tersebut juga menyoroti bahwa penanganan skandal di lapas tidak boleh selalu mengorbankan petugas tingkat bawah sebagai kambing hitam. Menurutnya, akar masalah penyimpangan di lapas adalah kelemahan manajemen, lemahnya sistem pembinaan, dan ketidaktepatan penunjukan pejabat struktural. Kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebelumnya telah disidak Ombudsman dan menuai perhatian publik. Bappisus menilai investigasi harus diperdalam untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.