Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum Ruang dan Investasi, Bupati Mojokerto Dorong Percepatan Penyusunan RDTR di 4 Kecamatan

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mempermudah perizinan investasi melalui OSS, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan lahan pertanian. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan dan Penjaringan Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan RDTR serta KLHS di kawasan perkotaan Dawarblandong, Jatirejo, Dlanggu, dan Gondang. Gus Barra berharap forum ini menghasilkan landasan perencanaan yang kuat bagi empat kecamatan tersebut sehingga mampu membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan kepastian ruang bagi masyarakat. Ia juga menekankan bahwa kemudahan pembangunan dan perizinan di wilayah Bumi Majapahit dapat berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto, Yuni Laila Faizah, melaporkan bahwa dari 18 kecamatan, 9 lokasi telah selesai menyusun RDTR, 4 lokasi sedang diselesaikan tahun ini melalui bantuan Kementerian ATR/BPN, dan 5 lokasi sisanya akan diupayakan pada tahap berikutnya. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat tinggi pratama, Forkopimda, perwakilan BPN, camat, kepala desa, akademisi, dan tim teknis penyusun. Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah IIA Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Eny Rotiati, menyampaikan bahwa dari target 400 dokumen RDTR nasional pada 2026, Kabupaten Mojokerto mendapatkan bantuan teknis untuk 4 Wilayah Perencanaan (WP). Ia meminta dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan agar proses pengumpulan data berjalan akurat dan dapat dituntaskan hingga tahap penetapan Perkada serta terintegrasi dengan sistem OSS.