Politik kemarin, RUU APBN 2027 hingga gaji PPPK pemda ditanggung pusat

DPR menyetujui RUU APBN 2027 secara sah menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna Ke-7. Dalam kebijakan terkait, pemerintah dan DPR sepakati gaji PPPK di lingkungan pemerintah daerah akan ditanggung oleh pemerintah pusat mulai Tahun Anggaran 2027. Komisi XIII DPR berencana mengunjungi Lapas Cibinong untuk mencocokkan data dengan fakta di lapangan. Di sisi lain, pimpinan DPR menerima audiensi perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa menentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Pertemuan DPR dengan partai politik nonparlemen terkait revisi UU Pemilu ditunda. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penundaan bertujuan agar melibatkan lebih banyak partai nonparlemen dalam diskusi tersebut.