Kepala BPJPH Ahmad Haekal Hassan membuka dialog mendalam soal status hukum rokok menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026. Dia menilai perbedaan pandangan justru menjadi ruang memperkuat komunikasi dan persatuan. Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh Muhammadiyah yang mendorong hukuman haram serta anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq yang berpendapat rokok boleh dinyatakan halal. BPJPH berupaya menggali konsensus sebelum regulasi wajib halal produk berlaku penuh pada Oktober 2026.