DPRD DKI tegaskan penyesuaian anggaran tak kurangi layanan dasar

DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa penyesuaian APBD 2026 menjadi Rp79,5 triliun tidak akan mengurangi pemenuhan layanan dasar masyarakat. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp81,3 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, memastikan skema efisiensi anggaran tidak berdampak pada program prioritas kesejahteraan rakyat. Layanan wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap akan dipertahankan meski terjadi penurunan anggaran. Penegasan ini mengikuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 pada Rabu (26/8) oleh Suhud Alynudin, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno. DPRD DKI berkomitmen agar fasilitas pendidikan gratis, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta jaring pengaman sosial tetap berjalan optimal sesuai target pembangunan daerah tanpa terpengaruh oleh penyesuaian anggaran tersebut.