Anggota DPR minta pemerintah jadikan penanganan karhutla investasi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemerintah memandang penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai investasi ketahanan bencana jangka panjang, bukan sekadar upaya pemadaman rutin. Hal ini menuntut penguatan armada pemadam udara, teknologi deteksi dini, dan sistem respons yang lebih terintegrasi. Dini mengapresiasi langkah BNPB dalam melakukan pemadaman darat, udara, hingga modifikasi cuaca di tengah musim kemarau dan El Niño. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi dan strategi komprehensif, terutama untuk lahan gambut yang apinya bisa menjalar di bawah permukaan. Menurutnya, pemadaman udara harus beriringan dengan pencegahan, pembasahan gambut, hingga pengelolaan kawasan rawan terbakar. Pemerintah juga diminta mengukur keberhasilan kebijakan dari jumlah titik api yang berhasil dicegah, bukan hanya jumlah api yang dipadamkan. Lebih lanjut, Dini menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan anggaran memberikan dampak nyata berupa perlindungan masyarakat dan lingkungan.