Dalam kegiatan '1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi' di FEB UGM, ekonom Titik Anas (Unpad) memperingatkan risiko program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terhadap usaha kecil. Ia menilai pendekatan *top-down* pemerintah berpotensi mempersempit pasar bagi pedagang tradisional seperti warung kelontong dan kantin sekolah.
Titik menegaskan bahwa intervensi negara seharusnya memperluas ruang ekonomi masyarakat, justru tidak mematikan pelaku usaha yang sudah ada lebih dulu di tingkat lokal. Dampak negatif terhadap pendapatan pedagang desa perlu jadi pertimbangan utama dalam desain kebijakan.
Ekonom Wijayanto Samirin (Paramadina) menambah perspektif soal ekonomi bayangan (*shadow economy*) yang membesar akibat regulasi rumit dan penegakan hukum yang lemah. Menurutnya, perbaikan sistem regulasi krusial agar kegiatan ekonomi berjalan tertata dan masuk ranah formal.
Acara yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) ini menjadi momentum evaluasi kebijakan ekonomi nasional, menekankan perlunya sinkronisasi program strategis dengan kenyataan perekonomian rakyat di tingkat akar rumput.