Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah segera membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyikapi keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak pada hilangnya hak kesehatan dan bantuan sosial.
Edy menyoroti bahwa data yang belum mutakhir berisiko menyebabkan kesalahan klasifikasi. Pemerintah perlu mengkaji ulang kriteria penentuan desil agar tidak hanya berbasis data administratif, melainkan mampu menggambarkan kemampuan nyata keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pengobatan penyakit kronis.
Ia juga mendorong transparansi proses penetapan desil melalui uji publik dan menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas. Masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai harus dapat mengajukan keberatan dan mendapatkan verifikasi lapangan dengan waktu yang pasti.
Legislator ini menegaskan DTSEN harus terus diperbarui secara dinamis mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Data tersebut harus memastikan bantuan sosial tepat sasaran, bukan malah menjadi jebakan administratif yang merugikan warga miskin.