Kripto Singapura Tumbuh 55% ke US$284 Miliar, CSAO Justru Menyusut

Ekonomi kripto Singapura tumbuh 55,4% menjadi US$284 miliar pada tahun yang berakhir Juni 2026, menurut data Chainalysis, sementara kawasan CSAO secara keseluruhan justru terkontraksi 6,8%. Lonjakan ini hampir seluruhnya berasal dari aktivitas platform institusional yang naik 94% menjadi US$60 miliar dan sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil market maker, firma OTC, serta brokerage institusional. Di Korea Selatan, otoritas tengah mengkaji sistem market-making untuk aset digital setelah stablecoin berbasis yen, JPYC, diperdagangkan hingga lebih dari empat kali nilai pegging-nya di bursa Upbit akibat aturan manipulasi pasar yang melarang market maker menyediakan likuiditas. Di Jepang, Binance Pay akan memungkinkan pengguna luar negeri membelanjakan lebih dari 100 jenis kripto di mayoritas merchant PayPay dengan Tether USDt sebagai lapisan penyelesaian dan HIVEX sebagai kerangka interoperabilitas QR lintas batas. Ketiga perkembangan ini menandai babak arbitrase regulasi di Asia, dengan Singapura mengonsolidasikan posisi sebagai pusat institusional, Korea mencoba mengejar, dan Jepang mengintegrasikan kripto ke pembayaran ritel. Bagi Indonesia yang memiliki basis pengguna kripto ritel besar, sinyalnya jelas: daya saing pasar domestik kini ditentukan kemampuan membangun infrastruktur institusional dan kerangka pengawasan, bukan sekadar jumlah pengguna. Transisi pengawasan aset digital dari Bappebti ke OJK menjadi titik uji apakah pasar domestik mampu menahan likuiditas di dalam negeri atau justru menjadi pemasok likuiditas bagi bursa Singapura. Exchange lokal berisiko kehilangan volume trader besar ke platform lintas batas, sementara keputusan Korea soal market-making dapat menjadi template regulasi bagi OJK. Yang perlu dipantau adalah draf aturan market-making Korea Selatan dari Financial Services Commission, kecepatan OJK merilis produk aset digital pasca-transisi dari Bappebti, serta ekspansi Binance Pay dan kerangka HIVEX ke mitra QR di Asia Tenggara. Keterlambatan regulasi berpotensi memperlebar celah likuiditas antara bursa domestik dan Singapura, mendorong trader besar bermigrasi, dan menambah kompleksitas pengawasan lintas batas.