Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan Indonesia akan mendorong reformasi PBB dari dalam untuk membuat lembaga multilateral tersebut lebih efektif, transparan, dan mampu mewakili kepentingan negara berkembang, terutama Global South.
Salah satu langkah konkret adalah memperkuat peran Indonesia di Dewan Auditor PBB guna memastikan akuntabilitas dan transparansi organisasi, serta mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
Tata menegaskan diplomasi Indonesia tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan konstitusi, dengan prioritas pada ketahanan nasional, perlindungan WNI, dukungan terhadap Palestina, serta penguatan ASEAN.
Penunjukan Tata sebagai Menlu dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober 2026 menggantikan Sugiono yang menjabat Menko PMK.