Menkum Lapor Prabowo Pos Bantuan Hukum Hemat Anggaran Rp 1,2 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menkum Supratman Andi Agtas mengenai program Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Saat ini, telah terbentuk lebih dari 83.960 pos di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Dari total aduan yang masuk sebanyak 16.000 kasus, sebanyak 14.000 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (mediasi) di tingkat masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan mekanisme ini efektif menghemat anggaran negara sebesar Rp 1,2 triliun, karena kasus-kasus tersebut tidak perlu melalui proses peradilan yang lebih mahal. Selain itu, sekitar 2.000 kasus lainnya akan ditangani melalui bantuan hukum gratis, menjamin akses hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.