Jelang COP17 CBD, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan 7 Tuntutan

Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menggelar pertemuan di Jakarta menjelang Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) COP17 yang akan berlangsung 19-30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia. Pertemuan bertajuk "Menakar Komitmen Indonesia untuk Perlindungan Biodiversitas dan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal" ini membahas kesiapan Indonesia dalam tinjauan global pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KM-GBF). Indonesia telah menyusun Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 yang memuat 20 target nasional dan peta jalan perlindungan 30 persen wilayah daratan dan perairan pada 2045. JustCOP mengapresiasi penyusunan dokumen tersebut, namun menilai IBSAP belum memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk meninjau, mengubah, atau menetapkan persyaratan izin usaha. Wakil Direktur MADANI Berkelanjutan Giorgio Budi Indrarto menilai tanpa landasan kewenangan yang memadai, IBSAP berisiko hanya menjadi dokumen strategis tanpa daya implementasi. Ia menegaskan IBSAP semestinya menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati. Atas dasar itu, JustCOP mendesak pemerintah mengesahkan payung hukum IBSAP agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan nasional.