Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memperkuat sinergi lintas sektor untuk menangani sekitar 10.000 hektare sisa area terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Pemerintah menargetkan penyelesaian melalui pembagian wilayah kerja ini dalam waktu sepekan.
Rapat teknis di Banjarbaru melibatkan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan perwakilan perusahaan pertambangan. Hanif menekankan keterlibatan semua pihak sangat krusial karena kebakaran yang berlangsung hampir tiga bulan masih sulit dikendalikan dan kerap bergeser ke wilayah lain.
Dari total 10.000 hektare, sekitar 8.500 hektare merupakan lahan persawahan dengan sisa panen jerami yang mudah terbakar, sementara 1.800 hektare lainnya adalah lahan gambut. Penanganan lahan persawahan dilakukan dengan pembalikan tanah oleh Dinas Pertanian, sedangkan kawasan gambut memerlukan pemadaman dan pembasahan intensif karena api dapat bertahan di bawah permukaan.
Pemerintah menargetkan penanganan selesai dalam satu minggu untuk menekan dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, terutama di Kota Banjarmasin. Pola penanganan terpadu ini direncanakan diterapkan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Karhutla di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.