Anggota DPRD DKI minta penanganan PPKS tak sekadar razia

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, meminta Pemprov DKI menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara menyeluruh, tidak hanya melalui razia. Ia menekankan penertiban tetap diperlukan untuk ketertiban umum, namun penanganan harus humanis dan menyasar akar masalah seperti faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta minimnya akses layanan sosial. Kenneth menginisiasi penertiban PPKS, termasuk pengatur jalan liar atau 'Pak Ogah', di Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 10 PPKS terjaring dan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan lebih lanjut. Ia mengapresiasi petugas gabungan dan berharap penyerahan tersebut menjadi langkah awal identifikasi kebutuhan setiap individu. Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Herry Purnama, menyatakan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, dengan proses serah terima melalui BAST sesuai ketentuan.