Boni Hargens: Pemakzulan Sangat Berbahaya bagi Sistem Tata Negara

Pengamat politik Boni Hargens menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat berbahaya bagi sistem tata negara dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Menurutnya, pemakzulan sepihak tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Meskipun Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memungkinkan pemakzulan, Boni menekankan dampak besar terhadap kepercayaan internasional yang berimbas pada investasi dan pertumbuhan demokrasi. Boni menyarankan agar Gibran menyelaraskan persyaratan ijazah dengan kriteria di Indonesia, terutama karena Gibran telah menempuh pendidikan sarjana. Ia meyakini Kementerian Pendidikan dapat menyelesaikan persoalan penyetaraan ijazah tersebut. Sebelumnya, MK telah membacakan putusan yang menyatakan para pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden. MK juga tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA dari luar negeri. Meski demikian, Boni menegaskan bukan berarti Gibran tidak memiliki ijazah, melainkan sistem penyetaraan pendidikan yang belum terbiasa. Ia berharap persoalan ini tidak berujung pada pemakzulan yang berbahaya bagi tata negara.