Perang Saudi-Houthi Yaman Menggila, Suriah Bisa Kirim 20.000 Tentara

Suriah dilaporkan mempertimbangkan pengerahan hingga 20.000 tentara ke Yaman untuk memperkuat operasi militer yang didukung Arab Saudi melawan kelompok Houthi. Menurut laporan Axios yang mengutip pejabat AS, Washington pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana tersebut, dan Riyadh serta Damaskus disebut sedang membahas kemungkinan pengerahan pasukan untuk membantu pemerintah Yaman merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi. Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dikabarkan tengah mempertimbangkan usulan itu, tetapi belum mengambil keputusan. Isu pengerahan pasukan turut dibahas dalam pertemuan al-Sharaa dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Riyadh. Saudi ingin memperkuat kemampuan tempur pasukan pemerintah Yaman yang dinilai lebih rendah dibandingkan Houthi, sementara Washington memandang keterlibatan Suriah dapat memperkuat operasi militer tanpa membuat AS terlibat lebih jauh. Pasukan yang dipertimbangkan mencakup ribuan petempur asing beraliran Islamis yang sebelumnya berperang melawan Bashar Assad di bawah HTS, yang berpotensi memperuncing ketegangan sektarian karena Houthi menganut Syiah Zaydi. Namun, rencana tersebut masih diliputi ketidakpastian. Reuters melaporkan Damaskus juga mempertimbangkan bantuan militer untuk Arab Saudi, termasuk dukungan pertahanan atau partisipasi dalam operasi di Yaman, tetapi penasihat kepresidenan Suriah Ahmad Zaidan membantah Riyadh meminta pengerahan pasukan dan menyebut laporan itu tidak berdasar. Konflik kembali memanas setelah Houthi merebut wilayah di pesisir Laut Merah pada September, mengancam pelayaran di Selat Bab el-Mandeb. Koalisi pimpinan Saudi mengklaim telah mengerahkan 100 jet tempur dan menghancurkan 324 target Houthi, sementara Houthi melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Saudi. Arab Saudi juga dilaporkan memperoleh dukungan militer dari Turki dan Pakistan melalui perjanjian pertahanan kolektif pada Agustus. Konflik Yaman bermula saat Houthi merebut Sanaa pada 2014, memicu intervensi Saudi pada 2015, dan kembali meningkat tahun ini setelah gencatan senjata 2022.