Kementerian Keuangan Rusia mulai membayar gaji sebagian pegawainya menggunakan rubel digital, mata uang digital bank sentral (CBDC) Rusia, dalam skema partisipasi sukarela yang dimulai Kamis, 1 Oktober. Jumlah pegawai dan nilai gaji tidak diungkap, namun langkah ini melanjutkan uji coba belanja APBN federal 2025 yang telah menyalurkan sekitar 16 juta rubel digital (US$192.245). Pengembangan rubel digital dimulai 2021 bersama Bank Rusia.
Inisiatif ini dipandang sebagai manuver pertahanan finansial di tengah tekanan sanksi Barat, bukan sekadar proyek teknologi. Uni Eropa telah memberlakukan pembatasan atas rubel digital pada April lalu sebagai respons atas tindakan Rusia terhadap Ukraina. Langkah Rusia ini menjadikan negara sebagai pengguna pertama sekaligus penopang likuiditas mata uang digitalnya, sekaligus mempercepat dorongan menutup celah domestik.
Implikasi globalnya signifikan: ketika ekonomi besar memakai CBDC untuk membayar belanja negara dan gaji aparatur, negara lain mendapat contoh kerja bahwa mata uang digital bisa dipakai untuk transfer anggaran langsung dan pengawasan arus dana yang lebih ketat. Bagi Indonesia, preseden ini menjadi pembanding penting dalam desain Rupiah Digital yang tengah dikembangkan Bank Indonesia, terutama soal siapa yang menguasai data transaksi dan bagaimana bank komersial tidak tersingkir dari rantai pembayaran.
Dampak ke bisnis domestik mencakup potensi disintermediasi dana pihak ketiga perbankan jika pembayaran negara berpindah ke CBDC, serta pergeseran peran penyedia jasa pembayaran, gerbang pembayaran, dan dompet digital menjadi lapisan penunjang. Pelaku usaha dengan eksposur perdagangan ke Rusia juga menghadapi risiko kepatuhan berlapis akibat pembatasan Uni Eropa. Yang perlu dipantau adalah rilis volume transaksi dan daftar bank peserta oleh otoritas Rusia, sinyal dari Bank Indonesia soal uji coba Rupiah Digital, serta pembahasan aturan aset digital oleh OJK dan Bappebti.