Keekonomian WK Migas pada 9 Kontraktor Berisiko Susut Rp53,61 T

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan risiko penurunan keekonomian wilayah kerja (WK) migas pada sembilan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2020–2024 senilai US$2,99 miliar atau setara Rp53,61 triliun. Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang baru diterbitkan. BPK menilai penurunan tersebut disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dan pengawasan melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). SKK Migas dinilai belum menjalankan fungsi verifikasi dan pengendalian biaya secara optimal. Akibatnya, timbul risiko inefisiensi pembebanan biaya yang melebihi pagu work program and budget (WP&B) serta berkurangnya keekonomian WK pada sembilan KKKS. Kondisi ini turut mengurangi bagi hasil bagian negara dari sektor migas. Temuan BPK ini menyoroti perlunya perbaikan tata kelola dan pengawasan di tubuh SKK Migas agar pengelolaan kontrak migas tidak merugikan penerimaan negara.