Prabowo Tampung Masukan Akademisi soal Badan Pengelola Gambut-Mangrove

Presiden Prabowo Subianto telah menampung masukan dari para ilmuwan dan akademisi dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove. Masukan tersebut menjadi dasar rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibubarkan pada akhir 2024. Langkah selanjutnya, Kementerian Kehutanan akan menggelar workshop bersama 22 pakar untuk membahas mandat, SOP, dan struktur organisasi BPGMN. Pembahasan juga melibatkan ahli mangrove, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, yang hasilnya akan menjadi bahan penyusunan draft Peraturan Presiden. Praktik pengelolaan gambut oleh masyarakat di Riau, khususnya Desa Tanjung Leban, Bengkalis, akan dijadikan contoh untuk wilayah lain. Metode seperti sekat kanal untuk tata air gambut dinilai efektif mencegah kekeringan lahan. Raja Juli menyebut lokasi itu sebagai 'laboratorium hidup' yang dapat direplikasi di enam provinsi prioritas karhutla. Pembentukan BPGMN bertujuan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan gambut yang serius. Badan ini akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional dengan anggaran yang memadai, serta melibatkan kolaborasi pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta.