Mandat Bahlil Diperluas, Akademisi Soroti Pentingnya Sinkronisasi Hilirisasi dan Energi

Perluasan mandat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi kebijakan hilirisasi, energi, dan industrialisasi nasional. Bahlil resmi dilantik pada Kamis (1/10/2026) dan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM. Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi relevan karena hilirisasi mineral membutuhkan pasokan energi besar, sementara daya saing industri ke depan ditentukan ketersediaan energi kompetitif dan rendah emisi. Realisasi investasi hilirisasi Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional, mencakup nikel, bauksit, tembaga, serta besi dan baja. Fatkur menyoroti tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi bergerak ke produk bernilai tambah lebih tinggi, seperti prekursor, katoda, sel baterai, hingga kendaraan listrik untuk nikel; kabel dan komponen kelistrikan untuk tembaga; serta aluminium untuk bauksit. Aspek energi dan jejak karbon proses produksi juga semakin penting sehingga pengembangan energi bersih perlu diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter. Pakar kebijakan publik Unpar, Kristian Widya Wicaksono, menilai perluasan tanggung jawab Bahlil dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, tetapi perlu diikuti mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, pengawasan, dan ukuran kinerja yang jelas. Keberhasilan mandat ini akan diuji melalui realisasi proyek hilirisasi, peningkatan produksi dan penerimaan negara, ketahanan energi, pengurangan impor, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan energi terbarukan.