Komite Eksekutif Papua Kawal Delapan Kesepakatan Jakarta untuk Percepat Pembangunan

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Kesepakatan ini dihasilkan dari Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua di Kantor Sekretariat Negara pada Kamis (1/10). Ketua Komite Eksekutif, Velix Vernando Wanggai, menekankan pentingnya orkestrasi kuat agar seluruh intervensi pembangunan saling terhubung dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua dengan pendekatan 'Kebijakan Papua yang Rasa Papua'. Kementerian PPN/Bappenas akan menggelar pertemuan lanjutan untuk memastikan komitmen program dan anggaran pemerintah pusat berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029. Beberapa persoalan prioritas meliputi aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah, keterlibatan masyarakat adat, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan dasar di kampung, dan penanganan pengungsi. Rapat menyepakati pendekatan afirmatif yang mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis, termasuk pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu, koridor ekonomi Trans Papua, kawasan swasembada pangan di Papua Selatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, serta pendekatan kesejahteraan dan keamanan humanis. Komite Eksekutif akan mengawal kesepakatan lanjutan Timika, Jayapura, dan Jakarta untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.