Suriah mengecam keras kunjungan Kepala Pertahanan Israel, Israel Katz, ke wilayah negaranya yang dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial. Kementerian Luar Negeri Suriah menegaskan bahwa masuknya Katz secara ilegal telah melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Damaskus kemudian mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah tegas guna memaksa Israel menghentikan tindakan tersebut. Suriah menuntut Israel segera menarik seluruh pasukannya dari wilayah Suriah dan kembali ke garis pelepasan pasukan yang telah disepakati.
Sejak pergantian kekuasaan di Suriah pada Desember 2024, militer Israel mengambil alih zona penyangga di bawah pemantauan PBB serta sejumlah posisi strategis di selatan negara itu, termasuk sisi Gunung Hermon.
Pasukan Israel juga diketahui rutin melakukan operasi militer di Provinsi Quneitra dan Daraa, yang mencakup pendirian pos pemeriksaan, penggeledahan warga, penggerebekan rumah, hingga penahanan warga sipil.