Kemenkes Siapkan Regulasi untuk Kembangkan Ekosistem Plasma

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan regulasi untuk mengembangkan ekosistem plasma nasional guna memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia dan memastikan ketersediaan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) bagi pasien. Ketua Tim Kerja Kelainan Darah dan Gangguan Imunologi Kemenkes, Aswardi, mengidentifikasi tiga tantangan utama: keterbatasan sumber daya, ketersediaan dan kesiapan masyarakat untuk menjadi donor plasma, serta kolaborasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes, Dita Novianti Sugandi Argadireja, menekankan bahwa ekosistem plasma yang mandiri dan berkelanjutan sangat penting untuk membangun ketahanan kesehatan. PODP berperan vital dalam menangani berbagai kondisi medis seperti imunodefisiensi primer, hemofilia, dan penyakit langka lainnya. Kolaborasi antara pemerintah, institusi kesehatan, unit pengelola darah, industri, komunitas pasien, dan donor menjadi kunci pengembangan ekosistem ini. Pakar Bank Darah dan Kedokteran Transfusi, Teguh Triyono, menjelaskan bahwa donor plasma berbeda dengan donor darah utuh karena menggunakan alat apheresis yang memisahkan plasma dan mengembalikan komponen darah lainnya ke tubuh donor. Plasma mencakup sekitar 55 persen volume darah dan mengandung protein penting seperti albumin, antibodi, dan faktor pembekuan yang dapat diolah menjadi produk terapi. Yayasan Laskar Aferesis Berbagi (YLAB) menekankan pentingnya pemahaman masyarakat tentang manfaat donor plasma untuk mendorong partisipasi berkelanjutan. Takeda melalui jaringan BioLife akan mendukung pengembangan jaringan pengambilan plasma di Indonesia dengan mengacu pada standar mutu, keamanan, dan regulasi yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia.