Kementerian Baru Diminta Perkuat Strategi Hilirisasi dan Transisi Energi

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi untuk membenahi strategi hilirisasi agar investasi yang ditanamkan memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi nasional. Pembenahan diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, ketidaksesuaian kapasitas produksi dengan pasokan bahan baku, serta kesiapan teknologi dan tenaga kerja. Direktur INDEF Green Transition Initiative, Imaduddin Abdullah, menilai pembentukan kementerian koordinator membuka peluang memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam agenda hilirisasi. Keberhasilan program bergantung pada keselarasan keputusan mulai dari perizinan investasi, pasokan bahan baku, pembangunan pabrik, ketersediaan energi, hingga akses pasar. Imaduddin menjelaskan bahwa industri mineral kritis masih menghadapi hambatan perizinan, kebutuhan infrastruktur energi, dan risiko pasokan bahan baku. Sebagian tahap pengolahan justru mengalami kelebihan kapasitas, mencerminkan ketidaksesuaian antara kapasitas produksi, bahan baku, dan kebutuhan pasar. Kesiapan teknologi dan tenaga kerja juga menjadi tantangan. Selain hilirisasi, kementerian baru diharapkan mempercepat transisi energi, termasuk pengembangan PLTS 100 GWp. Kajian INDEF GTI dan Systemiq menunjukkan delapan kawasan industri prioritas berpotensi menyerap listrik bersih 24–31 TWh per tahun, setara 8–13 GW PLTS. Realisasi bergantung pada penyelesaian hambatan birokrasi, kesiapan jaringan, lahan, dan pembiayaan, serta penyederhanaan melalui konsep Renewable Energy Zones (REZs).