Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari menegaskan bahwa inklusi sosial dan ketahanan energi menjadi pendorong utama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp. Menurutnya, transisi energi harus berakar pada inklusi, terutama karena banyak desa di daerah terpencil bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, sehingga PLTS untuk kegiatan produktif menjadi solusi tepat.
Mada juga menyoroti tantangan penyediaan kelistrikan di Asia Tenggara yang seragam, seperti penyesuaian regulasi, perizinan, dan struktur kontrak. AESI mengajak pemangku kepentingan regional menyelaraskan langkah melalui perizinan adaptif dan agregasi proyek untuk menarik modal global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp dengan tahap awal 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Peluncuran dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Jembrana.
Prabowo menargetkan penyelesaian program dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya dalam dua tahun. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.