Eksplorasi Top Kategori

Menampilkan berita terkini khusus untuk kategori.

Sedang Tren:
UmumNasional & PolitikEkonomi & BisnisOlahraga
Serangan Houthi lumpuhkan pengoperasian Pelabuhan Mocha di Yaman
Nasional & Politik

Serangan Houthi lumpuhkan pengoperasian Pelabuhan Mocha di Yaman

Sanaa (ANTARA) - Pemerintah Yaman pada Sabtu (15/8) mengatakan serangkaian serangan rudal dan drone Houthi telah menghentikan kegiatan operasional Pelabuhan Mocha di Laut Merah dan menyebabkan kerugian material langsung sekitar 16 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp17.882). Abdulmalik al-Sharabi, direktur pelabuhan yang dikuasai pemerintah tersebut, menyampaikan dalam konferensi pers di Mocha bahwa serangan Houthi selama sepekan terakhir menewaskan tujuh orang, termasuk empat anggota pasukan keamanan pelabuhan dan tiga pegawai pelabuhan, serta menyebabkan kerusakan ekstensif pada fasilitas dan peralatan, lapor kantor berita milik negara, Saba. Al-Sharabi mengatakan bahwa serangan Houthi telah merusak enam kapal kayu dan sebuah kapal keruk yang digunakan dalam proyek perluasan pelabuhan. Sementara itu, lumpuhnya pengoperasian pelayaran dan komersial juga menyebabkan sekitar 1.300 pekerja kehilangan mata pencaharian. Terletak di Provinsi Taiz, Yaman barat daya, di dekat Selat Bab al-Mandab yang strategis, Pelabuhan Mocha merupakan pintu masuk utama bagi barang-barang komersial dan pasokan ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemerintah. Pasukan Perlawanan Nasional yang pro-pemerintah pada Jumat (14/8) mengatakan Houthi telah meluncurkan 40 rudal balistik dan 46 drone, serta kapal-kapal bermuatan bahan peledak, ke arah Mocha, dengan sasaran pelabuhan dan sejumlah lokasi lain di wilayah tersebut dalam eskalasi terbaru. Houthi mengatakan operasi mereka di wilayah Mocha menargetkan peningkatan kekuatan militer dan depot senjata milik pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Namun, pemerintah Yaman membantah klaim tersebut dan menyebut Pelabuhan Mocha sebagai fasilitas komersial sipil.Pewarta: XinhuaEditor: Imam Budilaksono Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Pigai minta satu data pengungsi Papua Tengah untuk pemulihan warga
Nasional & Politik

Pigai minta satu data pengungsi Papua Tengah untuk pemulihan warga

Nabire (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan pentingnya data pengungsi yang akurat di Papua Tengah sebagai dasar pemerintah menyusun langkah penanganan, termasuk pemulangan warga dan pembangunan kembali permukiman.Pigai di Nabire, Minggu, mengatakan Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk menyiapkan langkah penanganan pengungsi, tetapi pemerintah membutuhkan kepastian mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi warga terdampak."Kementerian HAM sudah melakukan koordinasi langkah-langkah, termasuk dengan Menteri Sosial, dan kita akan bisa bangun perumahan, kemudian penataan pengungsi, permukiman kembali warga-warga yang tercecer ke mana-mana," kata Pigai seusai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah di Nabire, Minggu malam.Menurut Pigai, data yang valid diperlukan untuk memastikan pengungsi memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, mulai dari pemulangan ke daerah asal, pembangunan rumah, hingga jaminan kehidupan setelah kembali."Makanya kami tekankan, data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya. Saya pikir negara mampu, tapi lagi-lagi semua kan harus berbasis data," katanya.Baca juga: Menteri HAM ajak Forkopimda jaga kedamaian Papua Tengah jelang HUT RIPigai mengatakan pengumpulan data perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah kampung, kelurahan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.Ia mengakui terdapat perbedaan angka mengenai jumlah warga yang mengungsi di Papua yang disampaikan berbagai pihak dan belum seluruhnya dapat dipastikan valid."Kami sendiri punya data, tapi data kami itu kan begini, data pengungsi di Papua ini yang saya dengar LSM sampaikan ke saya 120.000, terus dari pihak gereja sampaikan ke saya sekian ribu, dari pihak pengamat sampaikan kepada saya sekian ribu," katanya.Menurut Pigai, pemerintah membutuhkan basis data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menentukan skala dan bentuk penanganan di tingkat pusat."Data itu harus sampaikan data yang valid. Akurasi data itu penting. Kalau tanpa akurasi data ya enggak bisa, kita hanya menunggu data yang pasti masuk," katanya.Sebelumnya, Kementerian HAM menyebut sekitar 124.931 warga mengungsi akibat konflik di Papua Tengah dan menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan warga sipil, serta pemulihan masyarakat.Baca juga: Papua Tengah usulkan dua Kejari baru menuju pembentukan KejatiWakil Menteri HAM Mugiyanto sebelumnya mengatakan Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno untuk membahas kondisi pengungsi secara menyeluruh, termasuk kebutuhan mendesak dan penanganan yang masih diperlukan.Namun, pernyataan Pigai pada Minggu menunjukkan angka jumlah pengungsi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dijadikan basis penanganan pemerintah.Pewarta: Devi Nindy Sari RamadhanEditor: Edy Sujatmiko Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Ratusan petugas gabungan bersihkan Kali BKB Jakbar
Nasional & Politik

Ratusan petugas gabungan bersihkan Kali BKB Jakbar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) bersama unsur TNI, Polri, dan masyarakat menggelar kerja bakti massal di Kali Banjir Kanal Barat, RT 14 RW 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan pada Sabtu (15/8).Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengatakan bahwa sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan ekosistem perkotaan.Kegiatan tersebut, kata Iin, bertujuan untuk menjaga kebersihan kawasan bantaran sungai sekaligus mengurangi potensi genangan dan banjir."Kita lakukan penyusuran di sepanjang Kali Grogol. Kita lihat langsung kondisi sampah dan pengendapan sedimen yang kemudian dibersihkan secara bergotong royong oleh petugas gabungan, teman-teman Petugas Pelangi, serta didukung alat berat jenis ekskavator," ujar Iin saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.Lebih lanjut, Iin menjelaskan bahwa upaya menjaga kebersihan sungai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas kebersihan.Menurutnya, masyarakat perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan."Kebersihan lingkungan dan sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau petugas kebersihan semata. Kebersihan harus menjadi budaya bersama yang konsisten," katanya.Sementara itu, Dandim 0503/Jakarta Barat, Letkol Inf Saputra Hakki mengatakan, TNI siap mendukung berbagai kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebersihan dan kepentingan masyarakat."TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0503/Jakarta Barat, siap selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Pada kegiatan ini, kita melibatkan sekitar 360 personel gabungan untuk melaksanakan bersih-bersih sungai," ujar Hakki.Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar aliran sungai."Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan serta sungai adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas satu pihak saja," pungkasnya.Baca juga: Polisi ungkap penyebab pemuda tenggelam di Kali BKB JakbarBaca juga: DKI kemarin, petugas damkar wafat saat tugas dan pria tenggelam di BKBBaca juga: Basarnas lanjutkan pencarian pemuda diduga tenggelam di Kali BKBPewarta: Redemptus Elyonai Risky SyukurEditor: Alviansyah Pasaribu Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Kemenhan: 2 Batalyon Komcad per kabupaten sesuaikan komponen utama
Nasional & Politik

Kemenhan: 2 Batalyon Komcad per kabupaten sesuaikan komponen utama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan menyebut rencana pembangunan dua Batalyon Komponen Cadangan (Komcad) per kabupaten/kota akan menyesuaikan dengan pengembangan komponen utamanya.Kepala Badan Cadangan Nasional Kemenhan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Gabriel Lema mengatakan kehadiran komcad merupakan pengganda dan pembesar kekuatan yang dimiliki komponen utama."Ini merupakan kolaborasi utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain," kata Letjen Gabriel dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.Ia menjelaskan pertahanan Indonesia menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).Sistem pertahanan semesta tersebut, kata dia, meliputi komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.Dalam pengembangan komponen utama, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), Gabriel menuturkan terdapat pula wacana satu Batalyon atau satu kota di seluruh Indonesia nanti akan terkawal oleh satu Batalyon Teritorial Pembangunan."Kebersamaan dalam konteks komcad ini sebagai memperbesar kekuatan, ini menyesuaikan dan menyelaraskan sehingga komcad, proyeksi ke depannya juga ada di tiap kabupaten atau kota," tuturnya.Dengan demikian, dirinya menyebut Kemenhan akan secara perlahan tapi pasti melaksanakan pembentukan dua Batalyon Komcad per kabupaten.Pembangunan itu, menurutnya, akan disesuaikan pula dengan kebutuhan yang ada, skala prioritas, beserta kemampuan.Wacana pembangunan dua Batalyon Khusus Komcad di seluruh kabupaten di Indonesia sebelumnya diutarakan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto."Harapannya kita di tiap kabupaten itu ada dua Batalyon Komcad ya di 514 kabupaten," kata Donny saat jumpa pers seusai upacara penutupan latihan dasar militer (Latsarmil) Komcad ASN di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (5/6).Donny menjelaskan pembangunan Batalyon Komcad itu dilakukan agar personel TNI di daerah mudah mendapatkan bantuan tambahan personel dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan.Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kemenhan tengah gencar membuka pelatihan komcad bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.Baca juga: Pemerintah terus berupaya tambah anggota komcadBaca juga: Mayjen TNI Gabriel Lema terima tugas Pangdam XVIII/KasuariPewarta: Agatha Olivia VictoriaEditor: Tasrief Tarmizi Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
KDM: Upacara HUT RI Jabar dilaksanakan di Halaman Gedung Sate baru
Nasional & Politik

KDM: Upacara HUT RI Jabar dilaksanakan di Halaman Gedung Sate baru

Ini menjadi yang pertama. Selama ini tempat upacara di Lapangan GasibuBandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Senin (17/8) di halaman Gedung Sate yang baru selesai ditata (disatukan dengan Gasibu), sekalian membuka hasil revitalisasi-nya.Upacara di halaman Gedung Sate itu sekaligus menjadi momen perdana dalam sejarah peringatan HUT RI tingkat Provinsi Jawa Barat, yang kerap kali dilaksanakan di area Lapangan Gasibu Bandung.Dedi di Bandung, Jumat, menekankan pemindahan lokasi upacara dari Lapangan Gasibu ke halaman Gedung Sate ini dirancang agar latar dokumentasi pengibaran Sang Merah Putih secara estetik menampilkan lansekap Gedung Sate secara utuh.Baca juga: Kepala Otorita IKN kukuhkan 75 personel Paskibra HUT ke-81 RI"Ini menjadi yang pertama. Selama ini tempat upacara di Lapangan Gasibu. Saat bendera berkibar yang terekam di kamera muncul bangunan hotel bukan Gedung Sate. Nah nanti itu tidak akan terjadi lagi," kata Dedi Mulyadi.Selain perubahan lokasi, Dedi juga merombak total formasi barisan peserta upacara HUT RI kali ini.Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, barisan upacara bendera kali ini hanya diisi oleh personel TNI dan Polri demi menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta kesakralan prosesi, sementara jajaran Satpol PP dikhususkan untuk defile pasukan.Sebaliknya, para pegawai ASN dan pelajar tidak dituntut berbaris dalam formasi formal. Masyarakat umum justru diundang hadir secara terbuka untuk menonton dan duduk santai menyaksikan jalannya upacara di halaman Gedung Sate.Baca juga: Merah Putih sepanjang 2.026 meter bakal dibentangkan di Gunung Dempo"Upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara. Memiliki ketahanan fisik yang kuat. Kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib. Sementara masyarakat bisa duduk-duduk dengan santai untuk menikmati jalannya upacara bendera. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silakan datang untuk menghadiri dan melihat upacaranya," kata Dedi.Dari sisi penataan infrastruktur Gedung Sate-Gasibu, Dedi memastikan revitalisasi fisik lanskap dan bangunan Gedung Sate telah tuntas, termasuk pengerjaan gerbang dan gapura utama yang ditargetkan rampung pada Minggu (16/8).Ia mengklaim bahwa pemugaran fisik cagar budaya ikonik Kota Bandung tersebut dilakukan secara cermat berbasis regulasi pelestarian, termasuk penggunaan formula cat khusus berstandar museum."Jadi sekarang menggunakan cat yang memiliki standar sesuai dengan ketentuan Balai Pelestarian Cagar Budaya," tutur Dedi, merujuk pada tampilan anyar Gedung Sate yang kini tampak bercat putih terutama bagian pagar.Baca juga: Indonesia ekspor 1.000 ton beras ke Malaysia jadi kado HUT Ke-81 RIPewarta: Ricky PrayogaEditor: Fitri Supratiwi Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Zulhas sebut 17 provinsi mulai menanam bawang putih untuk swasembada
Nasional & Politik

Zulhas sebut 17 provinsi mulai menanam bawang putih untuk swasembada

Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam tiga tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan terdapat 17 provinsi di Indonesia yang akan menanam bawang putih dalam upaya swasembada komoditas ini."Nanam kita," kata Zulhas, di Jakarta, Jumat, saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027.Menurut Zulhas, ada 17 provinsi di Indonesia yang bakal mengikuti tanam bawang putih serentak, karena hingga saat ini komoditas tersebut masih belum swasembada mengingat masih impor dari sejumlah negara.Zulhas mengatakan, pada tanggal 19 Agustus nanti Kementerian Pertanian bersama dengan Polri akan menanam bawang putih."Kan besok tanggal 19, dipelopori oleh Pak Kapolri, dan Mentan serta lainnya. Nanti Pak Presiden akan melaunching 17 provinsi untuk mulai tanam bawang putih," ujarnya.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dalam kurun satu tahun ini, Indonesia telah mampu mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula konsumsi, gula industri, bawang merah, daging sapi, daging kerbau, dan kedelai, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional."Dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan," kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026, di Gedung MPR/DPR RI.Namun, Prabowo mengakui masih terdapat sejumlah komoditas yang belum mencapai swasembada. Salah satunya bawang putih yang ditargetkan dapat dipenuhi secara mandiri dalam tiga tahun."Kita masih belum swasembada bawang putih, kita berjuang agar dalam tiga tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih," kata Prabowo.Baca juga: Bapanas pastikan pasokan bawang putih aman dan terjagaBaca juga: BPS: Harga bawang putih mulai turun dan relatif terkendaliPewarta: Khaerul IzanEditor: Budisantoso Budiman Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Presiden targetkan revitalisasi satuan pendidikan selesai pada 2029
Nasional & Politik

Presiden targetkan revitalisasi satuan pendidikan selesai pada 2029

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan program revitalisasi satuan pendidikan terhadap seluruh sekolah yang membutuhkan selesai pada tahun 2029.“Tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah, tahun lalu 17.000. Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028, 100.000 sekolah dan tahun 2029, semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk pesantren harus selesai renovasi,” katanya dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat.Prabowo menambahkan penyelesaian program revitalisasi satuan pendidikan itu juga meliputi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.Baca juga: DPR prioritaskan daerah 3T dalam pengawasan revitalisasi sekolah“Bahkan, di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas, dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia," ujarnya.Untuk mengatasi kondisi itu, Presiden menekankan program revitalisasi seluruh satuan pendidikan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028.Ia memasang target tinggi agar program tersebut dapat selesai paling lambat pada tahun 2029. “Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Kita harus berani memasang target yang tinggi,” imbuh Presiden.Di tahun 2029, Prabowo menginginkan tidak ada lagi laporan ataupun cerita mengenai kondisi kelas yang rusak maupun sekolah yang roboh."Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak," ujar Prabowo.Pada kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sudah meminta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan guna mendukung target Presiden tersebut.Baca juga: Kemendikdasmen: Revitalisasi tembus pulau terluar setelah 21 tahunBaca juga: Kemendikdasmen gandeng universitas awasi revitalisasi sekolah“Anggarannya masih kami mintakan kepada Kementerian Keuangan agar ada penambahan di tahun 2027,” kata Mu'ti seusai Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Jakarta.Adapun wilayah satuan pendidikan yang akan menerima program revitalisasi tersebut mencakup seluruh Indonesia.“Tapi, yang 2025, 2026, yang sudah sama Pak Presiden insya Allah sudah bisa selesai, sehingga tahun 2027, kita usahakan untuk dapat bisa dianggarkan untuk 100 ribu satuan pendidikan ya, mudah-mudahan. Tapi, ini masih kita usulkan kembali kepada Menteri Keuangan,” kata Mu'ti.Pewarta: Hana Dewi Kinarina KabanEditor: Endang Sukarelawati Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Wamen P2MI: APBN 2027 harus perkuat pelindungan pekerja Migran
Nasional & Politik

Wamen P2MI: APBN 2027 harus perkuat pelindungan pekerja Migran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menilai arah kebijakan APBN 2027 harus memastikan kehadiran negara dirasakan pekerja migran Indonesia sejak sebelum bekerja hingga kembali ke tanah air.Christina mengatakan hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto saat Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya, bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Dalam pidatonya, Bapak Presiden menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Presiden juga menekankan pentingnya memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap warga negara,” kata Christina dalam siaran pers kementerian, Jumat.Menurut dia, keberhasilan APBN pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.“Karena itu, setiap rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Masyarakat harus merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan publik yang semakin baik, perlindungan yang semakin kuat, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.Christina menilai prinsip tersebut perlu diterapkan dalam kebijakan pelindungan pekerja migran karena PMI dan keluarganya yang merupakan bagian dari masyarakat yang berhak merasakan manfaat pembangunan.“Bagi pekerja migran, kehadiran negara harus dirasakan sejak sebelum bekerja ke luar negeri, selama menjalankan pekerjaannya, hingga kembali ke Tanah Air. Pelindungan bukan hanya ketika terjadi persoalan, tetapi merupakan rangkaian layanan dan kebijakan yang memastikan mereka dapat bekerja secara aman, produktif, dan bermartabat,” ungkapnya.Ia juga menilai belanja negara perlu dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi sekaligus mendorong produktivitas, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memperkuat daya saing.Selain itu, keberpihakan kepada masyarakat harus disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta tanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara.Dalam arah kebijakan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus berkomitmen terus menekan defisit.“Menjaga defisit dan kesehatan fiskal merupakan bagian dari upaya memastikan pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk terus membiayai program-program prioritas, pelayanan publik secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di masa yang akan datang,” imbuh Christina.Baca juga: Komisi X: Program perbaikan sekolah harus sentuh kebutuhan dasar siswaPewarta: Yoanita Hastryka DjohanEditor: Triono Subagyo Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Raja Salman Mendadak Keluarkan 3 Dekrit di Arab Saudi, Reshuffle Besar
Nasional & Politik

Raja Salman Mendadak Keluarkan 3 Dekrit di Arab Saudi, Reshuffle Besar

Jakarta, CNBC Indonesia - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud mengeluarkan tiga dekret kerajaan. Hal ini terkait reshuffle besar-besaran susunan pemerintahan.
 Dekret tersebut diterbitkan pada Kamis waktu setempat sebagaimana dikutip dari Al-Arabiya, Jumat (14/8/2026). Namun, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) tetap memimpin kabinet sebagai perdana menteri.
 
 
 
 Keputusan tersebut mengacu pada sejumlah dekret kerajaan sebelumnya terkait pembentukan kabinet serta Pasal 9 Undang-Undang Dewan Menteri Arab Saudi. Aturan tersebut menetapkan masa jabatan kabinet tidak boleh lebih dari empat tahun dan selama periode tersebut kabinet dapat dibentuk kembali melalui dekret kerajaan.
 Raja Salman juga melakukan perubahan pada sejumlah posisi strategis di sektor ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah mencopot Bandar Alkhorayef dari posisi Ketua Dewan Direksi Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA).
 
 
 
 Posisi tersebut kemudian diberikan kepada Pangeran Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz. Ia juga menjabat sebagai Menteri Energi Arab Saudi.
 Perubahan lainnya terjadi di Capital Market Authority (CMA), regulator pasar modal Arab Saudi. Raja Salman mencopot Mohammed El Kuwaiz dari posisi ketua lembaga tersebut dan menunjuk Mazen Al-Sudairi sebagai penggantinya dengan status setingkat menteri.
 Perombakan tersebut dilakukan ketika Arab Saudi terus menjalankan agenda transformasi ekonomi melalui Vision 2030. Ini adalah program yang dipimpin MBS untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara terhadap minyak dan memperkuat sektor nonmigas.
 
 (sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Ne
News - Berita Terkini Indonesia dan Dunia - CNBC Indonesia
DPD usung gagasan "green democracy" guna jawab tantangan zaman
Nasional & Politik

DPD usung gagasan "green democracy" guna jawab tantangan zaman

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusung gagasan demokrasi hijau (green democracy) yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi guna menjawab tantangan zaman.Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, mengatakan pembangunan bangsa Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan, di antaranya demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim yang harus dijawab."Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan green democracy, yakni sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik, dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi," ujarnya.Menurut dia, green democracy juga harus mendorong agar proses demokrasi dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih dari negarawan."Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tetapi harus menjadi opportunity, sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," kata Najamudin.Pada Jumat ini, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang salah satunya beragendakan Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.Selain pidato, pemerintah juga akan menayangkan video capaian kinerja pemerintah.Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan untuk menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang memiliki tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI Ma'ruf Amin, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pimpinan partai politik.Baca juga: DPD RI apresiasi DPR akomodir RUU Kepulauan dalam Prolegnas 2026Baca juga: DPD komitmen menjadi lembaga perajut kebhinekaan daerahBaca juga: DPD dukung diplomasi internasional Presiden PrabowoPewarta: Laily RahmawatyEditor: Benardy Ferdiansyah Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Ketua MPR Beberkan Efek Kopdes Merah Putih, Warning Ini Jangan Terjadi
Nasional & Politik

Ketua MPR Beberkan Efek Kopdes Merah Putih, Warning Ini Jangan Terjadi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani menegaskan, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan amanat konstitusi. Yang menetapkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
 Kata dia, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh diserahkan ke persaingan bebas. 
 Dalam pidatonya saat membuka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026), Muzani menyoroti pencapaian Indonesia setelah merdeka selama 81 tahun, tepat pada 17 Agustus 2026 nanti. Mulai dari pembangunan infrastruktur,memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat jutaan warga dari kemiskinan. 
 Sidang tahunan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para pejabat tinggi lembaga negara, para Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, pejabat negara, pimpinan tinggi partai-partai politik, hingga perwakilan negara sahabat.
 Dia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya bukan sekadar membagi makanan. Tapi sebagai investasi Indonesia untuk mencerdaskan bangsa, demi membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
 
 Demikian juga, kata dia, membangun ekonomi Indonesia lewat Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Karena itu, tegas Muzani, pelaksanaannya, termasuk MBG, harus dikawal agar menjalankan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel.
 "Konstitusi kita menegaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan," kata Muzani.
 "Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi," sambungnya.
 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ucap Muzani, menjalankan amanat yang menegaskan pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih.
 "Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasar, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat," ujarnya.
 
 Pun, cetusnya, koperasi bukan sekadar badan usaha.
 "Koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat," kata Muzani.
 Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan agar penyaluran barang-barang subsidi dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Barang-barang tersebut seperti pupuk hingga elpiji.
 "Hampir semua barang subsidi bisa kita salurkan di koperasi supaya tidak diselewengkan karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu," ujar dia dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
 
 (dce/dce) [Gambas:Video CNBC]

Ne
News - Berita Terkini Indonesia dan Dunia - CNBC Indonesia
Guru besar IPB dorong pesantren Probolinggo pelopor ketahanan pangan
Nasional & Politik

Guru besar IPB dorong pesantren Probolinggo pelopor ketahanan pangan

Pesantren memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor kemandirian dan ketahanan panganProbolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Beberapa guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mendorong pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjadi pelopor ketahanan pangan dengan mengambil peran lebih besar dalam membangun kemandirian pangan sekaligus mencetak generasi muda memiliki keterampilan di bidang pertanian.Kunjungan beberapa guru besar IPB ke Pondok Pesantren Darut Tauhid Desa Patemon Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Kamis, merupakan bagian dari program "Dosen Pulang Kampung" 2026 di Kabupaten Probolinggo dengan mengusung tema “Model Pesantren Mandiri Pangan melalui Pembelajaran Pertanian Berbasis Alam di Kabupaten Probolinggo”."Pesantren memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor kemandirian dan ketahanan pangan," kata Ketua Tim Guru Besar IPB Prof. Abdul Munif di Probolinggo.Program tersebut mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah daerah, pesantren, kelompok tani dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas pertanian sekaligus mendorong penerapan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan."Lingkungan pesantren mempunyai kedekatan dengan masyarakat pedesaan dan aktivitas pertanian sehingga memiliki modal sosial untuk mengembangkan gerakan tersebut," katanya.Ia menjelaskan, edukasi yang diberikan tidak sebatas teknik bercocok tanam karena para peserta juga diperkenalkan dengan pentingnya ketahanan pangan, kemandirian pangan, regenerasi petani serta pertanian yang memperhatikan kesehatan tanah dan tanaman."Kami bermaksud memberikan gambaran tentang apa itu pertanian, pentingnya ketahanan pangan, kemandirian pangan dan regenerasi petani,” katanya.Menurutnya, IPB melihat pesantren sebagai ruang strategis untuk memperkenalkan pertanian kepada generasi muda dan hal itu penting karena sebagian generasi muda dari keluarga petani mulai enggan melanjutkan profesi orang tuanya."Melalui pendidikan pertanian, santri diharapkan memahami bahwa sektor pertanian bukan sekadar pekerjaan tradisional, melainkan bidang yang dapat dikembangkan menjadi profesi dan kegiatan ekonomi yang menjanjikan," ujarnya.Munif juga menekankan pentingnya pertanian ramah lingkungan, sehingga pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam penguatan ketahanan pangan, tetapi turut menanamkan kesadaran menjaga lingkungan kepada generasi muda.Program Dosen Pulang Kampung IPB di Kabupaten Probolinggo diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang karena sinergi antara pesantren, pemerintah daerah dan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan model pesantren mandiri pangan, memperkuat regenerasi petani, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi santri dan masyarakat.Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo Abd. Ghafur menyambut positif program Dosen Pulang Kampung karena kegiatan itu menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat."Dosen Pulang Kampung dari IPB merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pihaknya berencana memperkuat kolaborasi melalui kerja sama resmi sehingga transfer pengetahuan dan pendampingan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.Baca juga: Guru Besar IPB mendorong peningkatan konsumsi minyak sawit merahBaca juga: Guru Besar IPB dorong antisipasi karhutla di periode Super El NinoPewarta: Zumrotun SolichahEditor: Ahmad Wijaya Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Jembatan permudah petani bawa hasil panen di Ridomanah
Nasional & Politik

Jembatan permudah petani bawa hasil panen di Ridomanah

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran jembatan di Desa Ridomanah mempermudah aktivitas warga, terutama petani untuk membawa hasil panen, yang sebelumnya harus menggunakan rakit hingga berenang untuk menyeberangi sungai menuju sawah dan ladang."Petani-petani sebelum ada jembatan kan suka nyebrang-nyebrang pakai galon-galon atau bikin sendiri, inisiatif buat nyebrang bawa padi warga sini. Tapi alhamdulillah sekarang mah bisa dilalui motor, jadi lebih gampang, praktis," kata warga Desa Ridomanah, Evi Sri Rahayu, dikutip dari keterangan pers BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.Evi mengatakan jembatan tersebut membuat perjalanan warga menjadi lebih singkat dan juga mempermudah pergerakan hasil pertanian dan membuka peluang bagi peningkatan perekonomian masyarakat."Harapan ke depannya bisa lebih maju perekonomian warga bisa lebih gampang lagi, bisa dilalui dengan motor. Kemarin-kemarin kan nyebrang lewat jalur bawah, tapi sekarang alhamdulillah," ujarnya.Warga Desa Ridogalih, Maryati, juga merasakan perubahan setelah jembatan dibangun. Ia mengenang ketika warga harus menggunakan eretan atau rakit bambu sederhana untuk mencapai wilayah di seberang sungai."Untuk Bapak Presiden, kami selaku warga desa sini mengucapkan banyak terima kasih atas jembatan diresmikannya untuk fasilitas warga ke sawah, ke ladang gitu kan, sangat membantu sekali. Terima kasih," ucap Maryati.Baca juga: Prabowo apresiasi TNI-Polri bangun 3.395 jembatan dan 3.000 sumber airBagi petani Desa Ridomanah, Iman, keberadaan jembatan mengakhiri kesulitan yang selama bertahun-tahun dihadapi warga ketika hendak menyeberangi sungai, terutama saat banjir."Dulu waktu belum ada jembatan kadang-kadang pakai getek pak, rakit. Kadang-kadang kalau lagi musim banjir itu rakit lepas dari ini. Jadi, masyarakat itu kalau nyebrang kadang-kadang renang sendiri pak. Sulitlah," katanya.Iman mengatakan jembatan tersebut kini membuat warga dapat menyeberangi sungai dengan lebih mudah dan aman setelah sebelumnya sungai menjadi hambatan dalam aktivitas mereka."Sekarang alhamdulillah adanya jembatan ini saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah," katanya.Perubahan yang dirasakan warga Desa Ridomanah dan Desa Ridogalih tersebut menjadi bagian dari manfaat pembangunan 3.395 jembatan TNI-Polri yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara hibrida melalui konferensi video, Kamis.Bagi warga, keberadaan jembatan menjadi akses penghubung antarkawasan serta mendukung aktivitas pertanian dan mobilitas masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rakit sederhana untuk menyeberangi sungai.Baca juga: Jembatan dan sumur bor buka akses baru bagi warga daerahBaca juga: Warga Papua Barat cerita ke Prabowo: Berjuang enam tahun seberangi sungaiPewarta: Aditya RamadhanEditor: Didik Kusbiantoro Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
10 Jembatan Garuda di Situbondo rampung dan dimanfaatkan masyarakat
Nasional & Politik

10 Jembatan Garuda di Situbondo rampung dan dimanfaatkan masyarakat

Situbondo (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0823/ Situbondo, Jawa Timur, menyebut sebanyak 10 Jembatan Merah Putih Garuda di daerah itu sudah rampung dibangun dan mulai beroperasi serta dimanfaatkan oleh masyarakat melakukan aktivitas. Komandan Kodim 0823/ Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian mengemukakan Pemkab Situbondo pada tahap awal mengusulkan pembangunan Jembatan Merah Putih Garuda sebanyak 21 titik, dan tahap dua 15 titik tersebar di seluruh pelosok desa."Total ada 36 titik yang diusulkan, dan sudah dikerjakan ada 16 lokasi/titik, terdiri dari tujuh jembatan aramco dan sembilan jembatan perintis atau jembatan gantung, 10 jembatan di antaranya sudah dioperasikan," katanya saat peresmian jembatan perintis di Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Kamis. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo yang juga hadir dalam peresmian itu menyampaikan pemerintah daerah setempat bersama Kodim Situbondo terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat mengenai akses yang lebih layak melalui salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut."Untuk pembangunan jembatan ini ada yang memang tidak ada jembatan selama ini, dan ada pula jembatan yang kondisinya rusak akibat banjir," kata Bupati Rio.Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian dan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat peresmian Jembatan Merah Putih Garuda di Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, Jawa Timur. Kamis (13/8/2026) ANTARA/Novi HusdinariyantoBaca juga: Prabowo resmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersihPresiden Prabowo Subianto pada Kamis ini secara resmi meluncurkan 3.395 Jembatan Merah Putih Garuda yang dibangun oleh TNI dan Polri dan 3.000 titik pembangunan sumber air yang tersebar seluruh Nusantara dibangun oleh TNI Angkatan Darat."Atas nama pemerintah dan atas nama seluruh rakyat Indonesia, pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih, serta terima kasih pula kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan Kapolri, juga pejabat TNI dan Polri," kata Presiden dalam pidatonya saat peresmian Jembatan Merah Putih Garuda yang dipusatkan di Kabupaten Lebak, Banten, dipantau secara virtual dari Situbondo.Prabowo menyampaikan kebanggaannya kepada TNI dan Polri yang telah menjalankan misi-misi pengabdian termasuk misi bakti kepada rakyat, dan menjadi bukti TNI dan Polri adalah tentara rakyat dan polisi rakyat.Kepala Negara itu juga mengaku bangga dan terharu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu, bangsa yang gotong royong dan merupakan bangsa yang mampu menggali kekuatan sendiri untuk bekerja demi kemakmuran dan kebaikan rakyat."Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat. Lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali kepada rakyat," kata Presiden.Baca juga: Prabowo apresiasi TNI-Polri bangun 3.395 jembatan dan 3.000 sumber airBaca juga: Pangdam: Pembangunan jembatan Garuda perkuat konektivitas masyarakatPewarta: Novi HusdinariyantoEditor: Nurul Hayat Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Be
Berita Terkini - ANTARA News
Ketersediaan SPKLU di Indonesia terus meluas melalui skema kolaborasi
Nasional & Politik

Ketersediaan SPKLU di Indonesia terus meluas melalui skema kolaborasi

Jakarta (ANTARA) - Ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia terus meluas melalui skema kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta, sejalan dengan target pemerintah untuk menyediakan puluhan ribut unit SPKLU pada 2030.
 
 "Berlandaskan komitmen yang berfokus pada kebutuhan pelanggan, iGreen+ bersama Pos Indonesia, PLN, serta seluruh mitra ekosistem bertekad memperluas hingga 200 titik SPKLU demi menghadirkan pengisian daya yang andal dan mudah dijangkau oleh pengguna, sekaligus mengakselerasi Indonesia menuju Net Zero Emission 2060," kata CEO PT Niscala Energi Indonesia (iGreen+) saat meresmikan fasilitas pengisian daya ultra cepat di Kantor Pusat PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu.
 
 Fasilitas tersebut, menyajikan setidaknya enam unit Ultra Fast Charger DC berkapasitas 120 kW dengan konektor CCS2 di lokasi tersebut. Penyediaan SPKLU di titik tersebut melibatkan kolaborasi dengan PT Pos Indonesia untuk penyediaan lahan, sementara pasokan listrik didukung oleh PT PLN (Persero).
 
 Baca juga: Kementerian ESDM percepat pemerataan SPKLU imbangi pertumbuhan EV
 
 Operator tersebut mengoperasikan 19 stasiun aktif dengan 132 perangkat charging gun (pengisian daya) yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali untuk mendukung ekosistem elektrifikasi secara nasional. Perusahaan tersebut juga sedang menyiapkan lima stasiun baru yang ditargetkan bisa beroperasi dalam waktu dekat.
 
 Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU untuk periode 2025-2030 sebagai acuan perencanaan pengembangan SPKLU di Indonesia. Aturan tersebut diterbitkan untuk mendukung percepatan penyediaan SPKLU dengan mempertimbangkan distribusi lokasi dan tipe teknologi pengisian.
 
 Sementara itu, menurut data PLN, konsumsi listrik pada SPKLU mencapai 62,4 juta kilowatt hour (kWh) hingga Juni 2026. Capaian selama enam bulan tersebut melampaui konsumsi listrik SPKLU sepanjang 2025 yang sebesar 48,5 juta kWh atau tumbuh 28 persen.
 
 Baca juga: PLN perluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik
 
 Baca juga: ASPELUSI sebut insentif pemerintah tumbuhkan industri pendukung EV
 
 Baca juga: DKI targetkan emisi turun 50 persen di 2030 lewat kendaraan listrikPewarta: Chairul RohmanEditor: Natisha Andarningtyas Copyright © ANTARA 2026 Tagsspklucharging stationmobil listrik

Be
Berita Terkini - ANTARA News