Wali Kota Solok Ikuti Rakor Kemendagri-KPK untuk Perkuat Pencegahan Korupsi

Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Kemendagri dan KPK di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat sebagai momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi. Kehadiran Wali Kota Solok merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan langkah strategis dengan pemerintah pusat serta provinsi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Penguatan tata kelola menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara bertanggung jawab. Melalui koordinasi bersama Kemendagri dan KPK, pemerintah daerah diharapkan memperkuat langkah pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pengawasan, serta membangun budaya integritas. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dinilai penting agar upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterapkan secara konsisten. Bagi Pemerintah Kota Solok, partisipasi ini menjadi bagian dari komitmen mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan tata kelola yang semakin kuat, kualitas pelayanan publik diharapkan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin diperkuat.