Hendak Audiensi dengan PKB soal Hak Angket Ijazah Gibran, Aliansi Kolektif Sipil Protes Dibatasi Setjen DPR

Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menuntut kejelasan mengenai pembatasan tiba-tiba yang diberikan Sekretariat Jenderal DPR terkait rencana audiensi mereka dengan Fraksi PKB soal hak angket ijazah Wapres Gibran. Aksi protes ini terjadi saat perwakilan AKSI berusaha memasuki gedung DPR namun terhalang oleh sistem manajemen tamu (VMS). Mereka menilai pembatasan tersebut bertentangan dengan kesepakatan awal yang telah disepakati sehari sebelumnya. Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menjelaskan bahwa rencana audiensi ini seharusnya dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Namun, saat tiba di lokasi, pihak keamanan dan sekretariat memberikan aturan baru yang ketat. Pihak DPR hanya mengizinkan maksimal lima orang untuk masuk dan menyarankan penggunaan ruang pers daripada ruang fraksi atau komisi. Hal ini memicu reaksi keras dari Aliansi Kolektif Sipil yang merasa hak mereka untuk menyampaikan aspirasi terhadap proses hak angket terganggu. Mereka menilai kebijakan ini menghambat transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga perwakilan rakyat. Perselisihan ini terjadi di tengah perdebatan hangat mengenai kelayakan ijazah Wapres.