Pakar Manajemen Publik Nandang Sutisna menekankan pentingnya tata kelola keuangan haji yang menghubungkan keamanan dana, keberlanjutan pembiayaan, keadilan manfaat, dan kualitas pelayanan. Ia menyatakan bahwa keputusan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan diukur dari manfaat nyata bagi jemaah, bukan sekadar pertumbuhan dana.
Nandang menyoroti perlunya memperkuat desain kelembagaan dan pembagian kewenangan antara pengelola dana dan penyelenggara layanan, termasuk pengendalian benturan kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya proyeksi pembiayaan jangka panjang yang memperhitungkan kenaikan biaya, perubahan kurs, dan dinamika investasi.
Rekomendasi strategis yang diberikan meliputi penguatan proyeksi pembiayaan dan uji ketahanan dana oleh BPKH, penyelarasan perencanaan pendanaan dengan kebutuhan layanan, serta penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan. Integritas dan transparansi dinilai sebagai kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan haji nasional.