BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 tak Ada Urusan dengan Pajak

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan urusan perpajakan. Penegasan ini disampaikan agar masyarakat tidak khawatir saat memberikan informasi yang dibutuhkan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjamin kerahasiaan data warga dan mengimbau partisipasi aktif masyarakat agar diperoleh data aktivitas ekonomi yang lebih lengkap. Bagi warga yang ingin mengisi data secara mandiri, BPS telah menyediakan kuesioner online. Link kuesioner tersebut dapat diminta melalui petugas pendataan yang datang ke rumah. Ketua MPR Ahmad Muzani turut mengikuti sensus ini dan berharap kegiatan tersebut berjalan lancar. Ia menilai data sensus sangat penting bagi negara untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.