Ketua DPR Puan Maharani melaporkan bahwa DPR telah menerima dan menindaklanjuti 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang tahun sidang 2025–2026. Pengaduan tersebut terdiri dari 7.055 melalui surat, 2.011 via website, dan 139 melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada AKD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang difokuskan pada isu strategis yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.
Dalam periode yang sama, DPR juga telah membentuk 42 panitia kerja, menyelenggarakan 736 rapat, serta menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang. Fungsi pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan rakyat demi kesejahteraan.
Laporan kinerja ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR RI dengan tema "DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif."