Pembangunan Papua Didorong Jadi Jalan Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Pemerintah mendorong pembangunan Papua sebagai jalan menuju perdamaian berkelanjutan melalui sinkronisasi program lintas kementerian. Berbagai persoalan dibahas, termasuk aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dan Papua Barat Tengah, keterlibatan masyarakat adat, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda Papua, serta pengelolaan sumber daya alam oleh daerah. Pemerintah juga menyoroti pelayanan dasar di kampung-kampung dan penanganan pengungsi. Rapat menyepakati pendekatan afirmatif yang spesifik dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemahalan wilayah, kebutuhan daerah, dan kearifan lokal. Empat kementerian koordinator memaparkan agenda strategis, meliputi pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, transportasi terpadu keliling Papua, pengembangan koridor ekonomi Trans Papua, serta Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) di Papua Selatan. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat membahas pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, khususnya generasi muda, melalui optimalisasi sentra kreatif. Dari sisi politik dan keamanan, pembangunan diarahkan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis dengan memperkuat keterpaduan program kementerian/lembaga bersama TNI dan Polri. Kemenko Politik dan Keamanan juga memadukan langkah pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, bersama BNPB. Komite Eksekutif Papua akan mengawal tindak lanjut Kesepakatan Timika, Jayapura, dan Jakarta untuk membangun kepercayaan demi mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua.