Mendagri pastikan layanan adminduk hingga bantuan Presiden berjalan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan administrasi kependudukan dan bantuan Presiden Prabowo Subianto tersalurkan ke seluruh wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemendagri telah menerjunkan tim khusus untuk mencetak ulang dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak akibat bencana secara gratis. Tidak hanya dokumen kependudukan, Mendagri juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria/BPN dan Kapolri untuk penerbitan ulang sertifikat tanah serta dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, dan BPKB tanpa dipungut biaya. Hal ini bertujuan memulihkan administrasi masyarakat pasca-bencana. Untuk penanganan darurat, bantuan Presiden senilai Rp200 miliar telah disalurkan ke Pemprov NTT dan delapan kabupaten terdampak. Dana tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat yang masih mengungsi karena rumah rusak atau takut akan gempa susulan. Mendagri turut mendorong para bupati bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mempercepat pendataan rumah rusak. Data tersebut akan menjadi acuan BNPB dalam menyalurkan bantuan reparasi rumah, mulai dari rusak ringan hingga berat.