Ribuan pengungsi Myanmar di Malaysia dan Thailand dihantui kemungkinan dipulangkan setelah kebijakan negara-negara penerima berubah. Malaysia berencana memulangkan 5.000 pengungsi, dengan 1.476 orang pertama dijadwalkan berangkat pada 29 September menggunakan kapal perang Myanmar, sementara Thailand mempererat hubungan dengan junta militer dan menangkap serta mendeportasi pengungsi tanpa dokumen.
Para pengungsi melarikan diri dari Myanmar akibat kudeta 2021, konflik bersenjata, persekusi etnis, dan wajib militer paksa. Mereka mengaku belum bisa pulang karena situasi di Myanmar masih sangat berbahaya dan tidak ada jaminan keamanan. PBB memperingatkan pemulangan ini melanggar prinsip non-refoulement.
Perubahan kebijakan didorong oleh kejenuhan publik terhadap pengungsi dan kepentingan politik domestik, termasuk menjelang pemilu Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membela pendekatannya sebagai diplomasi yang lebih baik, sementara Thailand mengundang pemimpin junta Min Aung Hlaing dan berupaya menormalisasi hubungan.
Situasi ini menimbulkan dilema bagi ASEAN dan mempertaruhkan kredibilitasnya. Pengamat menilai pemulangan paksa dapat memicu reaksi geopolitik dan kontradiksi dengan komitmen kemanusiaan, sementara para pengungsi tetap berharap dapat kembali ke Myanmar yang damai.