Penegakan Hukum Impor Ilegal Dinilai Lemah, PHK Tekstil Meningkat

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai penegakan hukum terhadap praktik dumping dan impor ilegal masih lemah. Hal ini dinilai menjadi akar masalah utama yang mengancam keberlangsungan industri tekstil nasional. Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syaudi, mencatat dampaknya yang parah, yakni penutupan lebih dari 100 perusahaan serta pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ratusan ribu pekerja dalam empat tahun terakhir. Dugaan masuknya produk impor dengan harga tidak wajar di sektor hulu dan pakaian jadi ilegal di hilir disebut semakin menekan daya saing produsen domestik. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat ini dinilai merusak integrasi ekosistem industri TPT. Farhan menegaskan pemerintah tidak dapat terus memberikan kemudahan impor bahan baku sementara praktik impor pakaian jadi ilegal masih berlangsung. Ia menyarankan langkah tegas untuk menjaga stabilitas industri dari hulu hingga hilir.