Pemerintah tawarkan skema pembiayaan guna serap stok hunian di Jakarta

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta menawarkan berbagai skema pembiayaan untuk mempercepat penyerapan stok hunian yang belum terjual, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal terjangkau. Langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan tingginya backlog perumahan di Jakarta yang mencapai ratusan ribu kepala keluarga. Kementerian PKP menetapkan kebijakan relaksasi pembiayaan melalui Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026, yang mencakup perpanjangan tenor hingga 40 tahun dengan suku bunga 6 persen serta konversi subsidi FLPP. Selain itu, pemerintah juga mendorong skema KPR Susun Inden dan KPR Danantara dengan bunga efektif berjenjang mulai dari 2,75 persen. Pemprov DKI Jakarta menggandeng perbankan untuk mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Perumahan (FPPR). Skema ini memberikan kemudahan berupa bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, serta tenor hingga 20 tahun yang juga dapat dimanfaatkan untuk hunian eksisting. Pemerintah mendorong pengembang agar menyesuaikan produk hunian dengan kebutuhan masyarakat perkotaan dan memanfaatkan Property Technology (PropTech) untuk memetakan stok hunian secara real-time. Hal ini bertujuan untuk menjembatani sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang masih belum terserap pasar dengan masyarakat yang membutuhkan.