Amankan APBN Sisa Akhir 2026, Pemerintah Tarik Utang Rp32 Triliun

Kementerian Keuangan menyiapkan strategi untuk mengamankan pembiayaan APBN hingga akhir 2026, termasuk opsi pinjaman program senilai USD1,8 miliar atau sekitar Rp32 triliun dari mitra bilateral dan multilateral. Langkah ini melengkapi optimalisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik serta pertimbangan penerbitan surat utang valuta asing dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan global. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyatakan pemerintah masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler pada kuartal IV-2026, terdiri dari enam lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Opsi pinjaman program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kuartal IV, sementara dokumen hukum dan skema transaksi surat utang valuta asing sedang dirampungkan. Di pasar domestik, pemerintah juga menyiapkan dua penerbitan SBN ritel, yakni Saving Bond Ritel (SBR015) dan Sukuk Tabungan (ST017), untuk menjaring dana investor domestik. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan SBN menjadi instrumen utama penarik modal asing, dengan aliran dana asing ke SBN mencapai Rp131,1 triliun secara kumulatif year-to-date hingga September 2026. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga stabilitas pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar keuangan global, dengan memadukan instrumen utang multilateral, penerbitan SBN domestik, dan potensi surat utang valuta asing.