Presiden Prabowo diminta untuk menegaskan garis batas antara Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Kementerian ESDM guna memastikan program hilirisasi berjalan maksimal. Hal ini mencuat menyusul rangkap jabatan yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia. Diperlukan kejelasan pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan ketegasan tersebut, diharapkan percepatan hilirisasi dapat terwujud sesuai target pemerintah.