Meutya Harap Perlinsos Digital Cegah Bansos Tak Tepat Sasaran

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengapresiasi capaian Provinsi Bali dalam pendataan ulang masyarakat ke portal digital perlindungan sosial (perlinsos). Lebih dari 652.000 kartu keluarga (KK) atau 50,52 persen telah terdata, tertinggi di Indonesia. Meutya berharap provinsi lain menyusul. Meutya menekankan bahwa perlinsos digital akan memverifikasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Data tidak bisa bohong lagi, yang berhak akan mendapat, yang tidak berhak tidak akan mendapat. Program ini merupakan inisiatif Presiden untuk memastikan bantuan sosial tepat guna. Dalam kunjungan jurnalistik di Legian, Kuta, Badung, 20 agen perlinsos menginput 200 data warga secara serentak. Proses verifikasi hanya membutuhkan 2-5 menit, meski ada kendala sinyal dan kebutuhan agen khusus untuk lansia. Meutya menyebut Komdigi melalui SPLP menjadi jembatan data antar instansi seperti Kemensos, ATR/BPN, PLN, BPS, Kemendagri, BPJST, dan Polri. Kadinsos Badung mencatat 66.900 lebih KK telah terdata (46,05 persen dari target 145.000 KK), dengan rincian 4.800 penerima PKH dan 9.000 penerima BPNT. Warga seperti Wayan Eka Susanto, Wayan Jayana, dan Ida Bagus Made Pura Panataran mengaku senang karena akhirnya terverifikasi layak menerima bansos setelah sebelumnya kesulitan mendapat bantuan.