Kejaksaan Gelar FGD Bahas Tata Kelola AI untuk Penegakan Hukum, Ini Fokusnya

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung menggelar focus group discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” secara hybrid di Jakarta Selatan, Kamis (12/11). Forum ini merupakan bagian dari implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXIX LAN Tahun 2026 dan diprakarsai Direktur V pada Jamintel, Bima Suprayoga. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani menyatakan pemanfaatan AI telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data. Di lingkungan Kejaksaan, AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi, analisis big data, dan sistem pendukung keputusan guna mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, serta pelaporan intelijen. Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI di sektor penegakan hukum berisiko tinggi karena berkaitan dengan perlindungan HAM dan supremasi hukum. Risiko tersebut meliputi manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia. Karena belum ada rekam jejak penyalahgunaan AI di Kejaksaan, ia menilai momentum ini tepat untuk menyusun pedoman tata kelola dan kurikulum literasi digital. Reda menegaskan AI hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan sehingga hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia. Personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus bertanggung jawab secara administratif, etik, perdata, dan/atau pidana. FGD melibatkan Komdigi, BSSN, serta organisasi profesi seperti IAIS.