Otoritas Rusia meningkatkan pemblokiran terhadap layanan VPN setelah pemilihan umum Duma Negara, dengan setidaknya 10 penyedia VPN melaporkan gangguan jaringan dan pemblokiran IP secara masif. Roskomnadzor memblokir seluruh server internasional dan alamat IP dari dua penyedia, sementara penyedia lain harus mengganti delapan server dalam lima hari.
Meskipun lonjakan gangguan ini terlihat mendadak, para ahli menilai tindakan tersebut sudah diantisipasi sebagai kelanjutan dari tekanan yang meningkat sejak awal Agustus. Laporan Human Rights Watch mengungkapkan bahwa pemerintah Rusia beralih dari pemblokiran bertarget ke serangan infrastruktur skala besar, termasuk pemblokiran subnet IP, kampanye phishing terhadap karyawan penyedia, dan serangan DDoS.
Pemerintah juga diduga memanfaatkan perusahaan teknologi domestik untuk mencatat koneksi VPN pengguna, yang kemudian digunakan untuk memblokir lebih dari 20 VPN populer. Sekitar 57 juta orang Rusia, atau hampir 40% populasi, mengandalkan VPN untuk mengakses berita independen dan platform yang diblokir seperti Instagram dan YouTube.
Rusia juga menekan Apple dan Google agar menghapus alat penghindaran sensor dari toko aplikasi mereka, dengan Apple menghapus 1.213 aplikasi pada 2025 dan Google didenda 22,8 juta rubel pada Februari 2026. Situasi ini memicu perlombaan teknologi antara pengguna dan pemerintah dalam mendeteksi, memblokir, dan menghindari pemblokiran VPN.