PMKRI desak aktor intelektual karhutla dijerat hukum

PP PMKRI mendesak Polri menindak tegas korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, termasuk menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan. PMKRI juga meminta pemerintah menjamin hak kesehatan dan kemanusiaan warga terdampak, seperti pengobatan darurat gratis, pasokan oksigen, evakuasi kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil. Organisasi itu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan HGU, PBPH, dan izin pertambangan di kawasan gambut dan hutan. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla hingga Oktober 2026. BNPB melaporkan tren penurunan karhutla di sebagian besar wilayah, meski peningkatan kasus di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi perhatian. Saat ini terpantau 283 titik api dengan lahan yang ditangani mencapai 764 hektare.