BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Kejar Pajak

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) tidak ada kaitannya dengan kepentingan perpajakan. Ia juga memastikan bahwa kerahasiaan data masyarakat yang dikumpulkan akan dijaga dengan baik. Amalia menyampaikan pernyataan tersebut usai melakukan pendataan terhadap Ketua MPR Ahmad Muzani di Jakarta Selatan. Masyarakat juga diberikan opsi untuk mengisi sensus secara mandiri melalui kuesioner online dengan meminta tautan kepada petugas sensus yang datang. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan, SE2026 yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 ditujukan murni untuk keperluan statistik. Hal ini menyasar aktivitas ekonomi yang kini batas antara tempat usaha fisik dan rumah semakin kabur. Pendataan kali ini menargetkan dua kelompok utama, yaitu pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan keluarga. Tujuannya untuk memetakan aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam lingkungan keluarga atau usaha rumahan.