Seruan Reformasi Birokrasi Muncul di Tengah Krisis Politik Pakistan

Pakistan tengah menghadapi krisis sosio-ekonomi dan politik-kelembagaan yang diperparah oleh pidana eks Perdana Menteri Imran Khan dan keraguan terhadap hasil pemilu terakhir. Menyikapi hal ini, muncul seruan untuk melakukan rekonstruksi nasional secara menyeluruh melalui sebuah "kontrak sosial baru" yang dicetuskan oleh akademisi Pakistan, Naseeb Ullah Achakzai. Kontrak sosial baru tersebut menuntut pembebasan tahanan politik, pembentukan pemerintah persatuan nasional, dan pembatasan kewenangan para menteri serta anggota majelis hanya pada fungsi pembuatan kebijakan. Reformasi birokrasi juga menjadi prioritas mendesak untuk menghapus budaya kerja lamban, meningkatkan meritokrasi, serta mendesentralisasi kekuasaan dan anggaran pembangunan ke tingkat lokal. Di ranah sosial dan hukum, Achakzai menyoroti perlunya peninjauan pasal imunitas eksekutif dalam konstitusi yang dianggap warisan kolonial. Selain itu, ia menuntut penghentian profiling etnis terhadap kelompok Pashtun dan penyelesaian sengketa pembagian pendapatan serta hak pengelolaan sumber daya alam bagi provinsi seperti Balochistan. Terakhir, terkait gejolak keamanan dan pemberontakan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, Achakzai menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi. Ia menyimpulkan bahwa dialog politik yang bermakna dan berkelanjutan adalah satu-satunya cara yang layak untuk mengatasi keresahan internal di Pakistan.