Pengamat Nilai Penataan Kampung Bahari Perlu Kerja Lintas Lembaga | LPP RRI

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai penataan Kampung Bahari pascapenggerebekan narkoba harus dilakukan lintas lembaga. Menurutnya, PT KAI hanya berperan membersihkan dan memagari kawasan bantaran rel, sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menugaskan Forkopimda Jakarta Utara untuk menata kampung tersebut. Yayat menyebut penataan perlu melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, dan Kementerian PU untuk memeriksa status tanah hingga anggaran. Ia menjelaskan Pemda selama ini tidak bisa campur tangan karena lahan merupakan aset badan usaha, dan PT KAI tidak berani menyentuh kawasan itu karena rawan jaringan tertentu. Ia meminta pendataan warga terdampak mencakup penduduk tanpa KTP dan penghuni tanah negara agar bantuan tepat sasaran. Tersedia BSPS dan program RTLH dengan dana sekitar Rp20 juta per rumah, namun mensyaratkan kepemilikan lahan dan status warga tercatat; Kementerian PKP juga menyiapkan bedah rumah bagi 46 penerima. Yayat berpendapat warga yang tidak memenuhi syarat bantuan perumahan sebaiknya diminta kembali ke kampung halaman. Ia menilai warga tanpa identitas yang membangun di atas tanah bukan miliknya justru merusak lingkungan, sementara penertiban kini mendapat dukungan kepolisian dan gubernur.