Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat perlindungan perempuan dan anak seiring meningkatnya kasus kekerasan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut kasus tercatat 43 pada 2025 dan naik menjadi 58 pada Januari–September 2026.
Masyarakat diimbau tidak ragu melapor. Pemkab menyediakan layanan UPTD PPA serta Sub Gugus Tugas TPPO, dengan bantuan mulai dari mediasi hingga pendampingan psikologis.
Bupati menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami pencegahan dan penanganan kekerasan. Sinergi antarinstansi juga diperkuat.
Wakil Bupati Purnomo Hadi mengingatkan warga waspada terhadap perdagangan orang, menggunakan jalur resmi saat bekerja ke luar negeri, dan tidak menyerahkan dokumen penting sembarangan. Indikasi TPPO diminta segera dilaporkan kepada pihak berwenang.