Pengamat nilai MPR buka draf PPHN perkuat partisipasi publik

Pemerhati sosial politik Agus Widjajanto mendukung langkah MPR RI membuka draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada publik. Partisipasi publik dinilai krusial agar PPHN menjadi konsensus lintas pemerintahan dan tidak hanya menjadi dokumen elite. Agus menegaskan PPHN perlu memuat agenda strategis jangka panjang seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan transformasi digital. Namun, naskah tersebut tidak boleh terlalu rinci agar presiden tetap memiliki fleksibilitas dalam memimpin pemerintahan. Ketua MPR Ahmad Muzani menambahkan bahwa PPHN merupakan haluan filosofis bangsa untuk mencapai tujuan bernegara, bukan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan menjaga arah dan kesinambungan pembangunan antarperiode kepemimpinan. Terkait bentuk hukumnya, Agus mengingatkan perlunya kajian konstitusional, baik melalui Ketetapan MPR maupun amandemen terbatas UUD 1945. PPHN harus berfungsi sebagai kompas pembangunan, bukan kemudi politik yang dikuasai satu lembaga tertentu.