Kementerian PPN/Bappenas mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM. Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, menekankan pentingnya perencanaan matang dan terintegrasi dari pusat hingga daerah, khususnya di Papua Pegunungan sebagai provinsi baru.
Abdul menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi dan perizinan di Papua Pegunungan untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung percepatan pembangunan. Ia juga menegaskan enam provinsi di Tanah Papua perlu memanfaatkan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam berusaha, bekerja, dan mengakses pendidikan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7,5 persen pada 2027, dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan termasuk di Papua. Abdul juga menyoroti tingginya biaya hidup di Papua Pegunungan yang menjadi tantangan pembangunan.
Ia berharap pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia melalui peningkatan peran pemerintah pusat.