4 Alasan Trump Lindungi Penjahat Perang AS dan Israel

Kenneth Roth, senior fellow di Universitas Yale dan mantan direktur eksekutif Human Rights Watch, menyatakan bahwa sanksi baru AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak menandai berakhirnya tatanan global berbasis aturan. Roth menilai pemerintahan Trump berupaya menjadikan dunia aman bagi penjahat perang Amerika dan Israel, dengan mencatat upaya Washington mengecualikan warganya sendiri saat ICC dibentuk pada 1998. Saat ini, 13 hakim dan jaksa telah dijatuhi sanksi individu, dan ICC secara keseluruhan menjadi target, yang menurut Roth akan menyulitkan operasional sehari-hari. Ia menyoroti pentingnya blocking statute Uni Eropa untuk memitigasi dampak sanksi, meskipun belum diberlakukan karena kekhawatiran bank-bank Belanda terhadap pembalasan Trump. Berbagai organisasi hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran mendalam. Philippe Bolopion dari Human Rights Watch AS mengatakan pemerintahan Trump bertujuan menghancurkan ICC dan melindungi pejabat AS serta Israel dari tuntutan. Ia menegaskan ICC dibentuk untuk memastikan tidak ada yang di atas hukum, dan menyerukan negara-negara penegak HAM untuk mengecam serta melindungi ICC dan stafnya, dimulai dengan Uni Eropa menggunakan hukumnya. James Goldston dari Open Society Justice Initiative menyebut sanksi ini sebagai serangan terencana terhadap supremasi hukum dan prinsip independensi peradilan. Ia menilai langkah ini adalah bagian dari kampanye paksaan untuk menghancurkan sistem peradilan internasional.