Stimulus Rp31 T: Sekadar Bantalan Daya Beli atau Mesin Pertumbuhan?

Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi sekitar Rp31 triliun untuk kuartal IV 2026 hingga 2027, mencakup bansos beras 10 kg, bantuan subsidi upah, insentif pekerja, perumahan, serta program magang dan vokasi. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menopang keberlanjutan dunia usaha. Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai stimulus diperlukan sebagai bantalan terarah, bukan pengganti reformasi pendapatan dan penciptaan kerja. Menurutnya, komposisi paket lebih dekat pada upaya menjaga daya beli dan mencegah perlambatan ekonomi ketimbang menciptakan lonjakan pertumbuhan baru. Ia mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran, sifat temporer, dan exit rule agar stimulus tidak menjadi beban fiskal rutin. Analis Senior ISEAI, Ronny P. Sasmita, menambahkan stimulus masih diperlukan untuk menjaga daya beli dan momentum pertumbuhan, namun efektivitasnya tidak hanya diukur dari besaran anggaran. Ia menekankan pentingnya multiplier effect dan bahwa stimulus harus menjadi jembatan menuju pertumbuhan 2027, bukan sekadar bantuan konsumtif. Kedua pengamat sepakat bahwa paket Rp31 triliun tidak cukup menyelesaikan persoalan struktural seperti rendahnya produktivitas, dominasi pekerjaan informal, dan lemahnya upah riil. Dampak jangka pendek diperkirakan terlihat pada konsumsi pekerja serta sektor ritel, makanan dan minuman, transportasi, konstruksi, dan pembiayaan perumahan.